Propinsi Sumatera Barat yang penduduknya mayoritas muslim dan menduduki posisi ketiga sebagai daerah berpenduduk muslim terbanyak di Indonesia telah pula memberikan perhatian terhadap zakat sejak tahun 1970an. Pada tahun 1973 masyarakat telah membentuk organisasi pengelola zakat, infak, dan shadaqah dengan nama Yayasan Dana Sosial Islam (YDSI). Yayasan ini tidak hanya menyalurkan zakat, namun cukup banyak misi sosial lain yang dilakoninya. Pada tahun 1991 dengan lahirnya keputusan bersama Mentri Dalam Negeri dan Menteri Agama No.29 dan 47 tahun 1991 tentang pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah, YDSI berganti nama menjadi BAZIS. Tahun 1999 dengan disahkannya undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, BAZIS diganti nama lagi menjadi BAZ yang telah memiliki kepastian hukum dalam operasinya. Perubahan terakhir terjadi pada tahun 2011 dengan lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka zakat di Propinsi Sumatera Barat dikelola oleh 4 lembaga dengan nama BAZNAS Propinsi Sumatera Barat. Dengan demikian berarti lembaga pengelola zakat di Sumatera Barat telah berdiri lebih kurang selama empat puluh tahun. Selama waktu tersebut tentu zakat telah memberikan pengaruh terhadap perekonomian di Sumatera Barat, terutama menyangkut pemerataan pendapatan dan penurunan tingkat kemiskinan. Telah banyak penelitian mengenai dampak zakat terhadap kesejahteraan mustahik (orang yang menerima zakat), namun penelitian tersebut umumnya dilakukan dalam lingkup mikro yaitu dilihat dari sebagian tempat saja. Sejauh pengetahuan penulis, belum banyak penelitian yang mencari tahu dampak zakat terhadap perekonomian dalam lingkup makro. Padahal, seharusnya keberadaan lembaga zakat yang sudah berdiri selama empat puluh tahun, dan pengelolaan di bawah naungan pemerintah selama dua puluh tahun di Sumatera Barat perlu dilihat keberhasilannya dalam kajian makro ekonomi.