Dalam mendapatkan efektifitas pengembangan dan pelatihan kinerja dan biasanya dalam berjalannya kinerja dalam aparatur sipil diperlukan birokrasi, dan salah satu unsur penggerak birokrasi tersebut dibutuhkan Sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk performa dan kapasitas untuk mempengaruhi kapasitas aparatur, yang terdapat dalam "UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik" (I. A. Negara, n.d.), dan tingkat kepercayaan public dalam kinerja aparatur sipil negara menjadi hal yang perlu dipertanggungjawabkan.