ABSTRAK Motivasi di balik riset ini adalah untuk memecah beban hukuman mati yang sebanding dengan kebebasan umum dan hukum pidana. Eksplorasi tersebut dipimpin dengan memanfaatkan penelitian hukum yang mengatur secara yuridis. Output riset menyimpulkan, pertama, perihal pidana mati, adanya perbedaan perspektif dalam pertimbangan ahli hukum. Kedua, hukuman mati pada perspektif kebebasan dasar yang terkandung di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 perihal Kebebasan Bersama terlihat mengambil kontrak kebebasan bersama Negara Bersatu untuk membatalkan hukuman mati. Ketiga, pada KUHP juga beragam aturan undang-undang di Indonesia, bahaya pidana mati hanya saja dipertahankan, meskipun telah dianalisis oleh para penggiat kebebasan bersama, akibatnya pada Rancangan KUHP yang terbaru terdapat sejenis memberi dan menerima (hukuman). strategi), dengan membentuk hukuman mati bukan menjadi kesalahan utama tapi lebih menjadi disiplin pilihan yang ditangani cukup untuk pelanggaran fenomenal .Kata kunci: Hukuman Mati, Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana ABSTRACT The reason for this examination is to break down the inconvenience of capital punishment comparable to basic liberties and criminal law. The examination was directed utilizing juridical-regularizing law research. The outcomes showed, first, the issue of capital punishment, there are different perspectives on the musings of legitimate specialists. Second, capital punishment in the perspective on common liberties contained in the Constitution of the Republic of Indonesia, and Law Number 39 of 1999 concerning Basic freedoms tries to embrace the Unified Countries Common liberties contract to nullify capital punishment. Third, in the Criminal Code and a few laws and guidelines in Indonesia, the danger of capital punishment is as yet kept up with, notwithstanding analysis from common freedoms activists, in view of that in the new Draft Criminal Code there is a sort of give and take (punishment). strategy), by making capital punishment not as a central wrongdoing but rather as an elective discipline which is dealt with just for exceptional violations. Keywords: Death Penalty, Human Rights, Criminal Law