Yayasan merupakan badan hukum yang bersifat privat dan dalam peng-operasiaannya tidak mencari keuntungan (profit oriented). Terdapat tiga organ yang menjalankan suatu Yayasan, yaitu Pembina, Pengurus dan Pengawas yayasan. Organ tersebut yang memiliki tugas menjalankan dan bertindak atas nama Yayasan agar tujuan dan maksud pendirian Yayasan terwujud, tujuan dan maksud tersebut berdasar pada kebiasaan dalam masyarakat. Yayasan memiliki tujuan yang bersifat sosial (social), keagamaan, serta kemanusiaan. Pembentukan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, mengandung kekososngan norma (rechtsvacuum) pada pengaturan mengenai Pembina Yayasan. Problematika bentuk kewenangan yang dimiliki Pembina Yayasan, terkesan tanpa batas (absolute) dan tidak terdapat pengaturan mengenai pemberhentian Pembina. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis bentuk kekosongan norma UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang membahas tentang kewenangan yang dimiliki Pembina Yayasan. Berdasarkan pada uraian tersebut, maka permasalahannya adalah apa akibat yuridis rechtsvacuum atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mengenai bentuk tanggungjawab Pembina?. Penulisan ini menggunakan Metode penulisan yang digunakan adalah penulisan yuridis normatif yang segala aktivitas dan kegiatan seseorang untu menyelesaikan problematika hukum yang bersifat akademik serta praktis. Pendekatanyang digunakan adalah perundang-undangan (Statute Approach), dan konseptual (Conceptual Approach) dengan penulisan preskriptif yaitu memaparkan gambaran atau menelaah masalah sesuai dengan kondisi / fakta yang ada. Penulis menggunakan metode ini untuk memberikan pendapat yuridis atas hasil penulisan. Hasil penulisan mengenai akibat yuridis terhadap bentuk penyelesaian masalah tentang bentuk kesewenang-wenangan Pembina Yayasan karena adanya kekosongan aturan (rechtsvacuum) atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.