Rekonstruksi Konstitusional atau Disfungsi Struktural? menginvestigasi paradoks demokrasi Indonesia pasca-Reformasi. Melalui analisis mendalam terhadap amandemen UUD 1945 (1999-2002), buku ini berargumen bahwa transisi menuju demokrasi prosedural telah gagal menghasilkan keadilan substansial akibat "cacat bawaan" dalam desain kelembagaan dan infiltrasi oligarki yang sistemik. Buku ini menyoroti tiga patologi utama: · Fragmentasi Kekuasaan: Arsitektur checks and balances yang tidak sinkron menciptakan inefisiensi birokrasi dan kebuntuan politik (gridlock). · Oligarkisasi Demokrasi: Sistem pemilihan langsung tanpa regulasi pendanaan yang ketat telah mengubah kontestasi politik menjadi pasar gelap kekuasaan, di mana kebijakan publik menjadi komoditas. · Krisis Konstitusionalisme Ekonomi: Adanya diskoneksi antara mandat Pasal 33 (kesejahteraan umum) dengan realitas legislasi yang pro-akumulasi modal, yang memicu eskalasi konflik agraria secara nasional hingga tahun 2025. Puncaknya, buku ini menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024 sebagai upaya "koreksi yudisial" terhadap hegemoni partai besar.

Buku ini menawarkan jalan keluar berupa Rekonstruksi Konstitusional yang jujur—bukan sekadar amandemen teknis atau romantisme kembali ke naskah asli—melainkan penguatan kedaulatan rakyat melalui pembersihan institusi negara dari kepentingan predatoris.