Dalam suatu kebijakan PPDB berbasis zonasi memiliki tujuan untuk pemerataan dalam akses pendidikan menengah. Sayangnya, observasi implemential lapangan pada tahun (2019-2024) di Kota Malang menunjukkan bahwa pemusatan SMA Negeri pada satu kecamatan pusat kota dan adanya kecamatan tanpa SMA Negeri (blank spot). Dengan kondisi sebaran yang tidak sesuai ini menjadikan peluang akses sangat ditentukan oleh domisili, mendorong jarak/waktu tempuh yang lebih jauh, dan membuka celah perilaku adaptif (contoh penitipan alamat). Studi ini menampilkan sebuah temuan deskriptif singkat mengenai kesenjangan antara tujuan zonasi dan pemerataan faktual di setiap wilayah. Hasil menandakan bahwa zonasi dipasang di atas ”peta lama” (warisan tata ruang, & kapasitas sekolah) tiada penyesuaian kapasitas bangku, distribusi guru, sarana prasarana, dan dukungan transport. Dampak secara praktis: sebelum memberlakukan zonasi penuh diperlukan audit spasial, penambahan/penataan kapasitas (kelas satelit/rombongan belajar baru), penyesuaian batas catchment, redistribusi guru, serta verifikasi domisili berunsur risiko.