Muhammadiyah memainkan peran politik yang konsisten sebagai kekuatan moral kebangsaan—bukan partai politik—sejak masa pra-kemerdekaan hingga pasca-Reformasi, dengan pola keterlibatan yang adaptif terhadap konteks, dari partisipasi kader dalam Masyumi, peran kunci di PPKI 18 Agustus 1945, hingga artikulasi “khittah” yang menegaskan jarak dari politik praktis namun aktif memengaruhi kebijakan publik dan demokratisasi.