BATAS KEBEBASAN BERBICARA DALAM MEDIA SOSIAL: PELAPORAN KASUS BIMA YUDHO SAPUTRO YANG MENGKRITIK INFRASTRUKTUR LAMPUNG Suci Qoulam Ramadhani D.J';Nadia Agni Fayzura';Zalikha Abira Azmi';Armida Hasna Maulida;Gisya Laila Elfitriana' Fakultas Ilmu Terapan, Universitas Telkom V iral di media sosial, seorang remaja mengemukakan pendapatnya tentang “Alasan Lampung Tak Maju Maju” melalui akun Tiktok/awbimaxreborn kini ia di laporkan ke polisi Remaja tersebut memiliki nama lengkap, Bima Yudho Saputro, yang saat ini tengah mengenyam pendidikan di Australia. Berawal saat ia memposting video pendapatnya soal Lampung tak maju-maju pada Sabtu (8/4/2023) Dalam Video tersebut, Bima menyebut salah satu alasan Lampung tidak maju adalah karena infrastruktur yang terbatas. Kritikan Bima pada media sosialnya memicu reaksi pemerintah. Pemerintah Gubernur Lampung membuat pelaporan atas kasus ini dengan dugaan pencemaran nama baik, kejadian pelaporan ini menimbulkan reaksi publik. Reaksi masyarakat menunjukkan reaksi dua arah. Seperti ada yang kontra terhadap pendapat Bima karena penggunaan Bahasa yang disampaikan terkesan menyebarkan kebencian, SARA, kasar, frontal, dan pedas. Hal ini ditandai dengan sebutan “Dajjal” dalam videonya yang akhirnya memancing Ghinda Ansori untuk melaporkan Bima ke polda Lampung. Dari pelaporan yang dibuat Ghinda Ansori masyarakat menyimpulkan bahwa mereka tidak bebas berpendapat untuk menyampaikan kritikan terhadap kerja pemerintah. Kebebasan berpendapat akibat adanya arus informasi yang beredar ternyata tidak selalu berjalan mulus, kenyataan ini diperkuat dengan adanya peristiwa pelaporan video Bima ke pihak yang berwenang akibat kritiknya. Usai viral di media sosial, remaja tersebut dilaporkan ke Polisi oleh seorang Advokat dan penasihat hukum, gindha anshori wayka-thamaroni usman ke polda lampung atas penyebaran koanten hoax pada senin, 10 April 2023. Dengan adanya kasus Bima, kita sebagai masyarakat harus lebih bijak dalam memahami bagaimana cara berpolitik melalui media digital, agar tidak membuat kedua pihak merasa dirugikan. dan Pemerintah seharusnya mampu membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk adil sehingga masyarakat bisa menyampaikan aspirasi mereka terhadap pemerintah melalui kritik dan saran. Kata Kunci ; Bima, Masyarakat, Pemerintah, Kritik, Berpendapat