Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan terhadap peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah di provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan teori Evaluasi Kebijakan menurut Bardach, (Patton dkk., 2013), mencakup kriteria Technical Feasibility dan Administrative Operability belum berjalan efektif dan optimal. Namun pada kriteria Political viability dan Economy and Financial Possibility sudah cukup berjalan dengan baik. Hal itu dilihat bahwa pengeluaran pegawai di provinsi Sulawesi Tengah tidak dapat ditutupi oleh Pendapatan Asli Daerah, dengan sisa anggaran hanya sekitar 1%-2% setelah pengurangan, sehingga tidak mencukupi untuk belanja lainnya seperti barang/jasa, hibah, modal, dan prioritas lainnya. Dengan pengeluaran pegawai yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah digunakan untuk membayar pegawai. Pada tahun 2020 hingga 2022, Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Provinsi Sulawesi Tengah menurun signifikan. Penurunan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil belum efektif. Selain itu pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tengah masih bergantung pada pendapatan transfer karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah. Meski pendapatan melebihi target, PAD tetap tidak mencukupi Kapasitas Fiskal Daerah. Selanjutnya koordinasi antar perangkat daerah dalam menyusun APBD tercermin dari peran BPKAD yang aktif berkoordinasi dengan semua perangkat daerah untuk mengetahui prioritas masing-masing sebelum ditetapkan sebagai kebijakan. Bahkan proses pengambilan keputusan melibatkan semua unsur di BAPENDA untuk memastikan koordinasi yang baik secara vertikal dan horizontal, sehingga semua pihak terlibat dan bertanggung jawab. Serta ketersediaan anggaran yang terus meningkat menunjukkan bahwa ekonomi dan dukungan finansial bukanlah kendala utama, melainkan penentu keberhasilan suatu kebijakan.