Pembangunan tersebut dalam realitanya mengenyampingkan hak – hak masyarakat lemah seperti terjadi dibanyak daerah mengenai eksekusi tanah yang terjadi di Meruya salah satu contohnya, yang menimbulkan persetegangan antara masyarakat dengan pemerintah, akibatnya persetegangan tersebut berlanjut pada proses perkara ke Pengadilan Negeri yang belum terselesaikan. Contoh lain dari kasus eksekusi tanah yang terjadi di Daerah Propinsi Medan yang berlanjut ke Pengadilan Negeri Medan oleh penggugat yang kemudian oleh tergugat dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi dan akhirnya ke Mahkamah Agung karena banding dan kasasi yang dijalankan oleh tergugat. Guna mewujudkan penyelesaian utang-piutang secara adil, maka haruslah diperhatikan perihal perlindungan hukum bagi kreditur pemegang hak tanggungan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pasal 56A ayat (1) UUK ialah seperti yang dinyatakan dalam Pasal tersebut yaitu: "Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56A, maka setiap kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan".Selain itu, menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT) menyebutkan: "Apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan undang-undang ini".