Demokrasi deliberatif adalah komunikasi timbal balik yang mencakup pada penekanaan dan refleksi atas preferensi, nilai, dan kepentingan yang menjadi kepentingan bersama. Dalam demokrasi deliberatif, dialog yang terbuka serta konsultasi publik, yang di Indonesia dikenal sebagai ‘musyawarah’, menjadi prasyarat utama dalam proses pengambilan keputusan. Pada praktiknya, musyawarah yang seharusnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara setara, hasilnya tidak selalu sesuai dengan kehendak dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut, salah satunya, disebabkan adanya intervensi dan dominasi pihak dan/atau tokoh tertentu. Buku ini mengulas serangkaian kasus yang menggambarkan proses demokrasi di dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk melihat upaya-upaya komunikasi publik di tingkat lokal, di antaranya dinamika alih fungsi lahan di Bali dan kasus Yogyakarta yang menjadi daerah istimewa. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai sisi negatif pelaksanaan otonomi daerah. Hadirnya buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat, khususnya dalam rangka mendukung upaya demokrasi yang lebih baik demi kepentingan publik.