Problematika muncul ketika partai politik memiliki kewenangan yang cukup besar dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden berdasarkan adanya presidential threshold. Hal ini mendorong terbentuknya koalisi besar antar partai politik yang sering kali tanpa tandingan. Identifikasi masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah: Apakah penguatan presidential threshold berdampak pada polarisasi partai politik di Indonesia? dan Bagaimana keberlanjutan sistem check and balances dalam konteks ketatanegaraan Indonesia?, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa presidential threshold memiliki dua sisi kepentingan yang saling terkait, dengan kadar kepentingan yang sama bagi partai politik. Sistem check and balances memerlukan penegasan yang lebih nyata melalui aturan yang ada, karena hal ini memiliki konsekuensi yuridis terkait hubungan timbal balik antar kekuasaan dalam sistem pemerintahan presidensial.