Partai politik sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. seringkali partai politik bertindak dengan lantang untuk dan atas nama kepentingan rakyat, tetapi dalam kenyataannya dilapangan justru berjuang untuk kepentingan pengurusnya sendiri atau bersifat oligarkis, hal tersebut disebabkan oleh problematik demokratisasi partai. maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni Pertama, bagaimana peran partai politik dalam negara demokrasi konstitusional, dan kedua, bagaimana politik hukum penguatan partai politik dalam pembentukan produk hukum demokratis. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam sistem politik demokrasi Indonesia memberikan partai politik posisi dan peranan yang sangat penting dalam mekanisme ketatanegaraan dengan menjadi penghubung strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Partai Politik masih memiliki masalah demokratisasi internal, finansial, kaderisasi dan sistem pemilu yang tidak mendukung indetifikasi partai politik dimasyarakat, berbagai problematik tersebut memperlemah partai politik mewujudkan produk hukum yang demokratis. Perlu adanya penguatan partai politik baik secara internal dan eksternal yakni kaderisasi untuk peningkatam sumber daya yang idealis, perubahan undang-undang partai politik untuk memberikan kemandirian finansial dengan pendanaan yang kuat dari negaramembangun soliditas partai agar terhindar dari intervensi negara dan perubahan sistem pemilu serentak. Serta, pengaturan standarisasi pengambilan keputusan internal partai politik. Selain itu penting adanya mekanisme kontrol norma hukum terhadap AD/ART Partai Politik.