Penunjukan penjabat kepala daerah di desain oleh pemerintah untuk mengatasi kekosongan jabatan kepala daerah akibat diselenggarakannya pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dampak putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 terhadap perluasan makna demokratis dalam pengisian penjabat kepala daerah yang dibatasi pada dua pokok permasalahan. Pertama, bagaimana bentuk perluasan makna demokratis dalam pengisian penjabat kepala daerah pasca Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021. Kedua, apa dampak perluasan makna demokratis dalam pengisian penjabat kepala daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa bentuk perluasan makna demokratis dalam pengisian penjabat kepala daerah dalam Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 dilakukan melalui penunjukan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat dan dampak perluasan makna demokratis dalam pengisian penjabat kepala daerah yaitu pembenahan peraturan pelaksana, pembatasan hak asasi manusia serta pemberian kewenangan penuh.