Artikel ini akan mengelaborasi peran buzzer politik dalam mengawal APBD dan berbagai kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontestasi para buzzer politik dalam mengawal penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta. Para buzzer politik ini berjejaring membangun opini bersama dengan warganet lainnya untuk bisa mengkritisi adanya indikasi kecurangan dalam penerapan E-Budgeting di Provinsi DKI Jakarta. Melalui tagar e-BudgetingCegahKorupsi para buzzer politik telah banyak mempengaruhi warganet untuk bisa menjadikan media sosial sebagai saluran partisipasi dan kampanye anti korupsi. Dengan demikian para buzzer politik telah memberikan kontribusi nyata dalam pelembagaan demokrasi digital. Hal itu tampak dari tagar-tagar yang dibangun dengan pemilihan kata kunci yang mengedepankan semangat anti korupsi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan mengumpulkan data-data Social Network Analysis (SNA) dari percakapan media sosial Twitter serta melalui wawancara mendalam (in-depth interview). Artikel ini berpendapat bahwa buzzer politik telah berperan positif dalam mengawal berbagai kebijakan serta APBD Provinsi DKI Jakarta.