Pilkada bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi (deepening democracy) menjamin hak politik warga negara. Penerapan pemilukada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat. Pemilukada langsung memperkuat partisipasi politik, pengembalian pemilihan gubernur ke DPRD mematikan partisipasi politik, disamping itu pemilukada langsung memperkuat legitimasi kepala daerah. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD, menggeser demokrasi ke sistem oligarki (suara rakyat digantikan oleh segelintir elite). Pemilihan kepala daerah oleh DPRD menguntungkan partai pemenang pemilu legislatif, akibatnya partai menengah sulit menjadi kepala daerah. Pemerintah seharusnya bukan mengubah sistem pilkada langsung namun memikirkan bagaimana cara untuk menghemat biaya pemilu lewat pemilu serentak. Politik uang bisa berkurang jika pemerintah menyiapkan regulasi atau perangkat aturan yang ketat dan sangsi yang tegas terhadap yang melanggar hukum. Begitu juga intensitas konflik pilkada dari tahun ke tahun kecenderungan mengalami penurunan. Pilkada langsung harus tetap dipertahankan, segala kelemahan dan kekurangannya harus terus diperbaiki, pengembalian pemilihan kepala daerah ke DPRD adalah kemunduran demokrasi.