Keberadaan konstitusi begitu penting pada Hak Asasi Manusia dalam pemberian pondasi yang fundamental. Hal ini dikarenakan secara substansial mencantum pengaturan perlindungan HAM bagi seluruh rakyat. Berbagai negara atau hampir seluruh dunia menyatakan pada konstitusinya melalui muatan materi dasar kaidah dan jenjang HAM dengan posisi tertinggi dan menjadi inti daripada penyelenggaraan negara.Dominasi konstitusi secara output akan memberikan produk perundang-undangan atau perubahan yang baru sesuai pergantian rezim yang ada pada bab khusus,sebagaimana yang tercantum pada ketentuan perundang-undangan negara Indonesia melalui amandemen II UUD 1945. Terdapat juga konstitusi yang tidak mengatur dalam bab khusus terkait ranah HAM, melainkan tersebar secara sektoral dalam beberapa bagian pasal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsepsi negara yang memenuhi unsur HAM dan konstitusi diibaratkan memiliki 2 sisi mata uang, yang berarti terdapat perbedaan yang bertolak belakang namun saling melengkapi satu sama lain. Dalam transformasi pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) pra dan pasca amandemen dibagi menjadi tiga klasifikasi pembagiaan yaitu terkait generasi HAM pertama kali yang memuat aspek aspek problematika hak hak politik dan sipil, lalu berkenaan dengan hak hak sosial budaya dan ekonomi, dan terakhir mengenai persamaan hak antar warga negara. Terdapat keraguan bahwa rancangan HAM indonesia diperoleh dari adanya adaptasi bangsa indonesia selama ini mencuri dari pemikiran barat yang ditutup dengan adanya amandemen pada Pasal 28J UUD 1945 yang mengatur adanya pembatasan HAM. Oleh karenanya memahami konteks Pasal 28J yang saat itu dikenal dengan muatan pembatasan HAM yang secara absolut memiliki kebebasan yang bersifat individualisme bersamaan dengan berkenaan dengan kewajiban HAM dalam konstitusi Indonesia