Peraturan perundang-undang berfungsi untuk mengatur kehidupan warga negara dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dan juga memiliki hubungan dengan penegakan hukum terutama dalam penegakan hukum pidana. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, pertama, Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kedua, Bagaimana Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Bidang Lingkungan Hidup Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahaui pertanggungjawaban dan sistem pemidanaan dalam tindak pidana di bidang lingkungan hidup berbasis konservasi lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan metode pengumpulan data studi pustaka dan analisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini yakni, Terdapat kelemahan norma dan sanksi dalam peraturan lingkungan hidup sebagaimana dalam UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009, yang mana tidak menggambarkan secara jelas mengenai tujuan pemidanaan yang dapat dijadikan patokan dalam menetapkan sanksi pidana yang dilandasi dengan ide – ide dasar. Pengaturan jenis sanksi demikian tanpa pengaturan secara alternative akan berdampak dalam praktek pemidanaan berupa tuntutan dan penjatuhan pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP, belum menyentuh tujuan hukum lingkungan itu sendiri yang mana berfungsi sebagai acuan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian lingkungan hidup.