Sistem pertahanan negara hendaknya beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan sains. Pengaplikasian teknologi akustik merupakan kunci dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah mengenai “Tujuh Pilar Poros Maritim Dunia” yang menuntut adanya sinergitas dari berbagai sektor yang berkecimpung di bidang kelautan. Bidang industri minyak dan gas (migas) menerapkan penggunaan peralatan seismik yang merupakan salah satu peralatan berbasis hidroakustik untuk kegiatan eksplorasi sumber daya alam dengan metode seismik refleksi, dimana metode ini dapat memberikan informasi geospasial kolom air hingga lapisan dibawah dasar laut, sedangkan pada bidang pertahanan memerlukan informasi pada kolom air hingga dasar perairan yang bertujuan untuk menunjang keselamatan navigasi bagi kegiatan patroli kapal selam dan pemuthakiran data batimetri. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang sinkronisasi antara sektor industri migas dan pertahanan dalam mewujudkan kebijakan pemerintah dengan penerapan metode Seismik Oseanografi (SO) yaitu metode inversi data yang menggunakan hasil survei seismik untuk mengidentifikasi fenomena oseanografi kolom air seperti: pergerakan massa air, penaikan massa air dan gelombang internal di perairan Indonesia yang dapat ditelekoneksikan menjadi Peta Additional Military Layer (AML) untuk menunjang strategi pertahanan laut, dimana akibat adanya fenomena oseanografi tersebut dapat merubah karakteritik variabel massa air laut. Metode dalam artikel ini adalah deskritif kualitatif dengan telaah pustaka dan analisa SWOT yang menunjukkan pentingnya harmonisasi penggunaan data seismik. Diharapkan dengan adanya harmonisasi pemanfaatan data seismik dapat dirumuskan suatu informasi hidro-oseanografi spasial (hidros spasial) yang termutakhir , khususnya pada bidang pertahanan sehingga dapat menjadi cahaya kejayaan dan kedaulatan maritim Indoneisa serta akan memberikan keuntungan dan nilai strategis dari kegiatan survei seismik dalam bidang eksplorasi, stabilitas keamanan pertahanan dan kesejahteraan sosial perekonomian.