Jumlah pemangku Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di Indonesia melonjak tajam, dari 480 orang pada 2019 menjadi lebih dari 9900 orang di 2024. Analis kebijakan memiliki peran yang sangat krusial di dalam membantu pemerintah meramu kebijakan yang tepat dan berbasis bukti. Sayangnya, peran mereka belum benar-benar diakui. Banyak JFAK masih ditempatkan di posisi teknis, bukan di ruang pengambilan keputusan. Masalah ini terlihat dari Indeks Kualitas Kebijakan (IKK). Data terbaru menunjukkan hanya 1% kebijakan nasional dinilai sangat baik, sementara 51% kebijakan daerah masih berkualitas rendah. Artinya, kebijakan publik belum sepenuhnya berbasis analisis yang kuat. Melalui policy brief ini ditawarkan beberapa solusi praktis bagi persoalan kompleks di atas: menempatkan JFAK di posisi strategis, memberi pengembangan kompetensi dan penguatan kapasitas, meningkatkan pemahaman pengambil keputusan soal peran mereka, dan melibatkan mereka sejak awal dalam proses kebijakan. Jika langkah ini dijalankan oleh Kementerian PANRB dan LAN sebagai instansi pembina JFAK, dan instansi pemerintah sebagai instansi pengguna, baik di Pusat maupun Daerah sehingga kualitas kebijakan publik akan meningkat, reformasi birokrasi berjalan lebih baik, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun naik.