Kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam relasi antara masyarakat dan kaum profesional yang secara institusional dimediasi oleh organisasi profesi. Dalam praktik di Indonesia organisasi profesi kerap belum optimal menjalankan mandat publik sebagai penjamin integritas kompetensi dan akuntabilitas anggotanya. Kondisi ini tercermin dari meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat maraknya sengketa layanan profesional yang berujung pada kriminalisasi profesi serta kuatnya persepsi perlindungan korsa dalam mekanisme etik internal. Penelitian ini bertujuan menganalisis makna peran organisasi profesi di tengah krisis integritas sekaligus merumuskan model rekonstruksi pertanggungjawaban yang berorientasi pada perlindungan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi transendental melalui wawancara mendalam terhadap korban jasa profesional profesional yang menghadapi proses etik atau hukum serta regulator organisasi profesi. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas antara fungsi ideal sertifikasi sebagai mekanisme penjamin mutu dengan realitas lemahnya pengawasan ketiadaan sistem deteksi dini dan absennya standar layanan terukur. Organisasi profesi cenderung reaktif administratif dan prosedural sehingga gagal mencegah wanprestasi dan malpraktik secara sistemik. Penelitian ini mengusulkan rekonstruksi peran organisasi profesi melalui penerapan tanggung jawab kolektif berbasis vicarious liability kewajiban asuransi profesi serta pembentukan dana kompensasi profesi untuk memulihkan kepercayaan publik nasional.