Kajian ini bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan budaya politik di Kerajaan Wajo pada abad ke-14 dan ke-15. Metode yang digunakan adalah metode sejarah yang meliputi empat langkah sistematis. Pengumpulandata lapangan bertumpu pada studi pustaka melalui beberapa perpustakaan yang ada di Makassar dan Kantor Perpustakaan Kabupaten Wajo. Hasil kajian menunjukkan bahwa budaya politik Kerajaan Wajo ada sejak berdirinya kerajaan ini, tepatnya pada masa pemerintahan La Tenribali yang bergelar Batara Wajo. Kerajaan Wajo tidak mengenal konsep Tomanurung dalam sistem pembentukan kerajaan, sehingga berbeda dengan kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di Sulawesi Selatan, kecuali pada dua periode sebelumnya, yaitu pada masa Kerajaan Cinnatobi dan awal berdirinya Kerajaan Wajo yang diperintah oleh Batara Wajo I – III. Pada masa pemerintahan Batara Wajo IV, gelar jabatan itu diubah menjadi Arung Matoa Wajo. Arung Matoa Wajo didampingi oleh tiga orang pejabat yang disebut ranreng yang berasal dari tiga wanua pembentuk Kerajaan Wajo. Oleh sebab itu, Arung Matoa Wajo sangat terbatas kekuasaannya, meskipun daerah ini berbentuk kerajaan yang sifatnya bukan monarki absolut.