Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah dalam 3 kali pemilihan terakhir ini tidak dapat dilepaskan pada keterlibatan partai politik di Indonesia, pandangan yang saat ini berkembang adalah Partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen dan sarana seleksi atau sarana rekrutmen bagi aktor-aktor politik. Selaku kumpulan politik yang mengkomunikasikan kehendak dan kepentingan yang berbeda, serta sebagai sarana untuk memberdayakan rakyat. Kumpulan politik ini juga didasarkan pada nilai dan norma politik tertentu dan dengan ideology dan keyakinan serta pandangan tertentu pula, terhadap masalah Negara. Oleh sebab itu kumpulan politik tersebut sangat variatif dan beragam, bergantung pada ideology dan kepentingan kumpulan politik tersebut. Kemungkinan terjadinya politik uang dimasyarakat sangat besar sehubungan hampir 80% masyarakat dalam katagori miskin dan sangat miskin juga dalam kondisi yang tidak berdaya dan tidak berpendidikan. Kondisi demikian bukanlah kadaan yang kondusif untuk berlangsungnya proses demokras disamping tidak memungkinkan terjadinya proses demokratisasi. Selain kemiskinan menjadi sumber bagi politik uang, maka ketidakberdayaan merupakan unsur utama bagi terjadinya politik uang, hal ini dirasakan dalam proses PILKADA. Konteks demikian menyebabkan proses PILKADA yang saat ini dilaksanakan sangat riskan dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemiskinan, ketidakberdayaan serta budaya anomik saat ini merupakan pemicu bagi peristiwa lanjutan dari PILKADA tersebut, antara lain adalah : Kandidat dan partai politik yang mendukungnya tidak bisa menerima kekalahan dalam PILKADA, sehingga tindakan coersif I melalui perundingan dan negosiasi sampai tindakan anarkhi melalui pengrusakan sarana swasta dan pemerintah dilakukan. Perkelahian antar kandidat, dan antar masyarakat dalam proses PILKADA, melibatkan masyarakat pada umumnya.Tindakan-tindakan yang mengakibatkan terganggunya hubungan suku, agama, ras dan antar golongan. PILKADA saat ini selayaknya dievaluasi.