Studi ini menguraikan fenomena interaksi antara lembaga legislatif dan eksekutif di Pulau Morotai pasca perhelatan demokrasi elektoral tahun 2017. Dalam catatan konfigurasi, interaksi antara kedua lembaga tersebut terlihat tidak demokratis melainkan berada pada relasi yang bersifat konfliktual meskipun pada akhirnya interaksi kuasa dalam arena tertentu berakhir dengan konsensus. Relasi kuasa yang konfliktual menstimuluskan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memakai jalan yang tidak demokratis, sehingga dapat mengancam stabilitas demokrasi lokal. Resiko lain dari instabilitas demokrasi lokal adalah memungkinkan adanya ekspansi kekuatan Pemerintah Daerah secara kelembagaan ke tubuh DPRD untuk membentuk faksi politik mayoritas dengan orientasi mengamankan berbagai opsi kepentingan, baik yang berkorelasi dengan masalah kinerja pemerintahan daerah maupun ekonomi-politik di daerah. Dari rangkaian konfliktual dalam kerja relasional DPRD dan Bupati selalu saja berakhir dengan politik consensus. Pasca politik consensus hingga saat ini relasi kedua lembaga tersebut terlihat lebih stabil dan oposisi secara politik lenyap dari arena persaingan di legislatif.