Abstract - The COVID-19 pandemic in Indonesia has disrupted various community activities. Likewise in Surabaya, which was identified as a black zone in 2020. Therefore, a lockdown policy has been implemented to reduce the COVID-19’s spread such as PSBB Surabaya Raya I, II, and III; PPKM Surabaya; and PPKM Mikro Surabaya. The implementation of the lockdown has become trend on social media and created various assumptions. In addition, the spatial zoning regulations have not supported the pandemic so that the regulations are more siding of the economy and city development without reviewing its readiness facing the pandemic. This study uses secondary data collection methods through data mining also primary data through teleconference and distributing online questionnaires. So, from collecting data on social media and community aspirations, it is hoped that they can create spatial policies that are in accordance with community conditions and can also reduce the number of COVID-19 cases. The result shows that there are five topics becoming peoples’ perceptions and preferences, such as social, economy, mobility, environment, and health. Moreover, they state that PSBB Surabaya Jilid 1,2, and 3 aren’t the best policy and PPKM Micro are the best policy. Similar thing also experienced by 60% informant stating that PPKM Micro is the best policy. There are also state policy suggestions regarding to policy, such as implementation of policies, restoration of education, vaccinations, incentives for health workers, duration of dine in, provision of assistance to workers, government social assistance, optimization of traditional markets, dissemination of information, and operating companies. Abstrak - Surabaya merupakan salah satu kota yang teridentifikasi sebagai zona hitam pada Mei 2020. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan telah diterapkan untuk menekan angka penyebaran COVID-19 seperti PSBB Surabaya Raya Jilid 1, 2, dan 3; PPKM Surabaya; serta PPKM Mikro Surabaya. Penerapan kebijakan pembatasan menjadi isu hangat di media sosial dan menimbulkan anggapan positif dan negatif. Selain itu, pada aspek keruangan, peraturan zonasi tata ruang belum menunjang urgensitas pandemi sehingga peraturannya lebih berpihak pada sektor ekonomi dan pembangunan kota tanpa meninjau kesiapan kotanya dalam menghadapi pandemi. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder melalui mining data serta data primer melalui wawancara telekonferensi. Sehingga, dari pengumpulan data pada media sosial dan aspirasi masyarakat diharapkan dapat menciptakan kebijakan keruangan yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan juga dapat menekan angka kasus COVID-19. Hasil menunjukkan bahwa terdapat lima topik yang cenderung menjadi persepsi dan preferensi para pengguna media sosial, yaitu sosial, ekonomi, mobilitas, lingkungan, dan kesehatan. Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa PSBB Surabaya Jilid 1, 2, dan 3 merupakan kebijakan yang tidak diminati dan PPKM Mikro merupakan kebijakan yang paling diminati. Hal serupa juga dialami oleh para narasumber yang menyatakan bahwa 60% narasumber menyatakan PPKM Mikro merupakan kebijakan paling efektif. Terdapat beberapa saran kebijakan menurut narasumber, terkait pelaksanaan kebijakan, pemulihan pendidikan, vaksinasi, insentif tenaga kesehatan, durasi makan di tempat, pemberian bantuan kepada buruh, bantuan sosial pemerintah, optimalisasi pasar tradisional, penyebaran informasi, dan perusahaan yang beroperasi.