This paper takes issue with the regulation of the central government's financial balancing funds to regional governments in the context of regional autonomy which was just passed under Law 1/2022. The research method used is normative legal research, a method with the aim of dissecting all laws and regulations to find solutions to juridical problems. The results of the research show that Law 1/2022 has provided guidelines for local governments in managing regional finances. This regulation provides a basis for the Central Government to transfer funds to Regional Governments in the form of General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), Special Autonomy Funds, Privileges Funds, and Village Funds. There are still problems with the synergy of laws and regulations, especially with regard to the rigid percentages for calculating transfers of these funds to each regional government with special autonomy. However, on the other hand, the use of special autonomy funds and privilege funds is measurable because the management of these funds must refer to the national development plan and have performance targets. Keywords: State Finance, Fiscal Decentralization, Financial Relations Act Ringkasan Tulisan ini mengambil permasalahan tentang pengaturan dana perimbangan keuangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah yang baru saja disahkan berdasarkan UU 1/2022. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif suatu metode dengan tujuan membedah segala peraturan perundang-undang untuk menemukan solusi atas persoalan yuridis. Hasil penelitian menunjukan UU 1/2022 telah memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Peraturan ini memberikan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan transfer dana kepada Pemerintah Daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Masih terdapat permasalahan sinergis peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan presentase rigid penghitungan transfer dana tersebut ke tiap pemerintahan daerah dengan otonomi khusus. Namun disisi lain penggunanaan dana otonomi khusus dan dana keistimewaan menjadi terukur oleh sebab pengelolaan dana-dana tersebut wajib mengacu pada rencana pembangunan nasional dan memiliki target kinerja. Kata Kunci: Keuangan Negara, Desentralisasi Fiskal, Undang-Undang Hubungan Keuangan