Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren belanja pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2019-2023. Provinsi ini menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan struktur pendapatan yang didominasi transfer pusat dan belanja yang cenderung tinggi pada sektor pegawai meskipun jumlah populasi dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) relatif kecil. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif menggunakan data sekunder dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan mencakup tiga indikator utama: rasio varians belanja, rasio keserasian belanja, dan rasio efisiensi belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio varians belanja berada dalam kategori favourable, dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 90,29%, mencerminkan efisiensi pengelolaan anggaran. Rasio keserasian belanja memperlihatkan dominasi belanja operasi sebesar 76%, sementara belanja modal hanya mencapai 24%, jauh di bawah ketentuan minimum 40%. Rasio efisiensi belanja berada pada kategori cukup efisien dengan rata-rata 90%. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya upaya peningkatan alokasi belanja modal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta optimalisasi efisiensi belanja operasional. Penelitian ini terbatas pada analisis satu pemerintah daerah dan periode lima tahun. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan cakupan wilayah dan rentang waktu dapat diperluas untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait tren pengelolaan belanja daerah di Indonesia.