ABSTRAKKorupsi di Indonesia sudah memasuki stadium “darurat korupsi”. Stadium ini dikuatkan oleh hasil Survey Masyarakat Internasional yang menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup urutan ke 4 di dunia dan nomor 1 di Asia dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 9,2. Peringkat ini pada Hakikatnya telah mencederai harkat dan martabat bangsa Indonesia yang tergolong sebagai negara yang berbudaya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Diperlukan upaya untuk menyetop perilaku koruptif dengan membangun paradigma pemberantasannya. Paradigma yang tepat adalah pelembagaan (doble legitimacy) kembali nilai-nilai sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Asumsi ini sangat tepat mengingat perilaku koruptif telah sistemik dalam telah mamasuki sendi-sendi kehidupan masyarakat. Nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat Indonesia sangat potensial untuk memberantas perilaku koruptif. Selama ini paradigma pemberantasan korupsi hanya bertumpu pada paradigma hukum dalam arti memaksimalkan pendekatan undang-undang (law reform) dan kelembagaan (institutions reform) namun hasilnya tidak efektif. Perilaku koruptif semakin mengingat dan terkesan tambal sulam. Sudah saatnya pemberantasan korupsi menggunakan paradigma barn yaitu menggunakan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia. Nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia menyimpan potensi yang sangat besar untuk memberantas korupsi karena dengan pelembagaan (double legitimacy) nilai-nilai sosial budaya dapat menjadi instrumen untuk mengontrol perilaku setiap orang untuk tidak koruptif, akan tumbuh budaya saling mengontrol sehingga menutup peluang berperilaku koruptif.