Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan penerapan judicial activism yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan alasan perlunya Mahkamah Konstitusi menerapkan judicial activism dalam putusan presidential threshold melalui penelitian yuridis normatif dengan menjelaskan asas dan prinsip yang saling berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi cukup sering menggunakan judicial activism seperti pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 dan Nomor 102/PUU-VII/2009. Berdasarkan dua putusan itu setidaknya ada tiga pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan judicial activism yang telah terpenuhi dalam kasus presidential threshold yaitu, 1) adanya diskriminasi politik, 2) adanya pelanggaran hak konstitusional, dan 3) terjadi kondisi darurat sosio-politik. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi telah memiliki dasar untuk membatalkan presidential threshold yang telah melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Dengan demikian seharusnya Mahkamah Konstitusi menggunakan judicial activism agar dapat memberikan putusan yang mengedepankan keadilan substantif sehingga bisa menghidupkan nilai kemanfaatan dan keadilan di masyarakat.This study aims to explain the application of judicial activism carried out by the Constitutional Court and the reasons for the need for the Constitutional Court to apply judicial activism in the presidential threshold decision through normative juridical research by explaining interrelated principles. The study results show that the Constitutional Court often uses judicial activism as in the Decisions of the Constitutional Court Number 5/PUU-V/2007 and Number 102/PUU-VII/2009. Based on the two decisions, there are at least three considerations of the Constitutional Court in implementing judicial activism that has been fulfilled in cases of presidential threshold, namely, 1) political discrimination, 2) violations of constitutional rights, and 3) a socio-political emergency occurs. Therefore, the Constitutional Court has a basis for testing the threshold that violates morality, rationality, and intolerable injustice. Thus, the Constitutional Court should use judicial activism to give appreciation for substantial justice to revive the value of expediency and justice in society.