Salah satu problem politik di Indonesia sejak zaman Orde Lama hingga saat ini adalah problem relasi birokrasi dengan politik. Relasinya berjalan tidak proporsional. Birokrasi tak pernah diposisikan sebagai “abdi Negara” atau “abdi masyarakat”, tapi selalu menjadi “abdi penguasa” atau bahasa yang lebih halus menjadi “abdi kekuasaan”. Reformasi birokrasi sempat digaungkan di awal reformasi, namun seperti halnya nasib reformasi birokrasi yang selalu hadir di awal-awal rezim baru politik berkuasa, selalu lenyap ditelan bumi. Masalah utamanya, reformasi birokrasi tidak diikuti oleh reformasi kelembagaan lainnya yang ada keterkaitannya dengan reformasi birokrasi, seperti reformasi system politik. Kalau reformasi birokrasi mau berjalan dengan baik, maka harus diikuti pula dengan reformasi system politik yang senafas dengan semangat reformasi birokrasi. Kalau tidak maka reformasi birokrasi hanya akan diwacanakan tapi tak akan pernah terwujud.