Kurang lebih dua bulan menjelang Sidang Umum MPR 1978 Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia melaksanakan diskusi hukum tata negara. Diskusi ini telah membahas tiga paper, yaitu (1) Sistem penilaian normatif oleh MPR terhadap laporan pertanggungan jawab Presiden RI., oleh Krishnayanda Wiryowerdoyo, S.H., (2) Pemilihan Umum di Indonesia 1982 oleh Harmaili Ibrahim, S.H., dan (3) Di sekitar pemilihan presiden baru, oleh Mr S.M. Amin. Kesimpulan diskusi itu antara lain disampaikan kepada Ketua MPR hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia menjelang Sidang Umum MPR 1973. Dengan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1978 tersebut sebenarnya terbuka kemungkinan bagi anggota DPR untuk mengajukan suatu RUU usul inisiatif tentang perobahan UU 16/1969 jo UU 5/1975 tentang susunan DPR, DPRD dan MPR, karena dalam ketetapan tersebut sama sekali tidak disebutkan tentang susunan keanggotaan MPR, DPR, dan DPRD, seperti halnya dengan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1973, yang umpamanya menyebutkan susunan MPR terdiri dari anggota DPR ditambah dengan Utusan Daerah, Utusan Golongan Politik, Utusan Golongan Karya ABRI dan Utusan Golongan bukan ABRI