Akses terhadap telekomunikasi merupakan hak setiap orang dan setiap daerah tidak terkecuali masyarakat yang terkena bencana di daerah bencana. Terbatasnya akses telekomunikasi di daerah bencana menjadi masalah khusus dalam penanggulangan bencana itu sendiri. Keberadaan OpenBTS bisa menjadi suatu solusi keterbatasan telekomunikasi di daerah bencana karena sifatnya yang mobile, fast deployment, compact, dan low-cost budgeting. OpenBTS bisa digunakan oleh operator dan non-operator telekomunikasi. Jika OpenBTS diselenggarakan oleh non-operator telekomunikasi maka perlu ada beberapa penyesuaian dalam hal regulasi karena berpotensi berbenturan dengan regulasi yang sudah ada. Keputusan Menteri Perhubungan No.21 tahun 2001 pasal 5 dan 6 walau belum secara tegas mengijinkan pennyelenggaraan OpenBTS tetapi memberikan peluang OpenBTS untuk diselenggarakan di daerah bencana dimana infrastruktur telekomunikasi yang ada rusak dan belum pulih.