Efisiensi belanja dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas anggaran dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka untuk menganalisis proses perumusan kebijakan melalui model proses kebijakan, meliputi identifikasi masalah, penetapan agenda, perumusan, adopsi, dan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran didorong oleh defisit fiskal, beban utang, serta inefisiensi pengeluaran, dan kemudian ditetapkan sebagai prioritas nasional melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025. Implementasi kebijakan menekankan pembatasan belanja non-prioritas, optimalisasi pendapatan, realokasi anggaran ke sektor produktif, serta digitalisasi tata kelola anggaran. Implikasinya menuntut penguatan transparansi, koordinasi antar-lembaga, dan percepatan administrasi digital. Jika dijalankan konsisten, kebijakan ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola keuangan negara, mengurangi defisit, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.