Pelayanan Publik saat ini sudah menjadi sebuah tolok ukur tersendiri dalam mengukur kinerja pemerintah. Dalam skala makro di kepemerintahan pusat, bentuk pelayanan publik menempatkan antara lain: department, lembaga pemerintahan non department (LPND), perusahaan penamanan modal, dan lembaga internasional sebagai stakeholder. Dalam interaksinya mereka membutuhkan pelayanan yang terstandar dan memenuhi harapan kedua belah pihak sehingga kerjasama yang saling menguntungkan tercipta dengan baik dan berkelanjutan. Untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan berbagai inovasi baru dari berbagai pihak, sehingga pada akhirnya bisa ditemukan format terbaik dalam penyelenggaraan pelayanan publik.