search
Include:
1 Research products, page 1 of 1

Relevance
arrow_drop_down
  • Open Access Indonesian
    Authors: 
    Fahrul Fahrul;
    Publisher: Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

    Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang bahwa Notaris diangkat oleh pemerintah untuk dan guna melayani kepentingan masyarakat dalam pembuatan akata otentik. Majelis Pengawas Notaris merupakan perpanjangan tangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Majelis Pengawas mendapat Delegasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris. Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Pengawas memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang diduga dalam menjalankan jabatannya melanggar ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris. Kewenangannya secara berjenjang yaitu: MPD, MPW, MPP. Wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD) diatur dalam Pasal 69,70,71Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 14,15,16,17. Majelis Pengawas Wilayah (MPW) diatur dalam Pasal 73 Undang-undang Jabatan Notaris, dan Pasal 26Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 kemudian angka 2 butir 2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004. Dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) Pasal 77, Pasal 84 dan Pasal 85undang-undang Jabatan Notaris,Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004dan angka 3 butir 1Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Sanksi yang telah dijatuhkan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris, terlebih dahulu harus mendapat Laporan dari Masyarakat. Mengenai sanksi yang dijatuhkan terhadap Notaris, Apabila Notaris merasa dirugikan terhadap sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas, Maka Notaris dapat mengajukan Gugatan ke PERATUN, Mengingat Keputusan dan Surat yang dikeluarkan Majelis Pengawas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan pendekatan Undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan kasus ( case approach). Official Notary Public is authorized to make an authentic certificate and other authority as defined in the Act that the notary appointed by the government to serve the public interest and for the manufacture of authentic Akata. Notary Supervisory Council is an arm of the Ministry of Law and Human Rights, in this case the Supervisory Council received delegation by the Minister of Justice and Human Rights to conduct supervision and inspection of the Notary. In performing its duties, Council of Trustees has the authority to conduct surveillance, inspection and sanction against Notaries in running his alleged violation of the provisions of Law Notary. Authority in phases, namely: MPD, MPW, MPP. Supervisory authority Regional Assembly (MPD) under Article 69,70,71Undang Notary Act and the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.02.PR.08.10 2004 under Article 14,15,16,17. Regional Supervisor Assembly (MPW) provided for in Article 73 of Law Notary, and Article 26Peraturan Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.02.PR.08.10 2004 then the number 2 point 2 of the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic Indonesia No. M. 39-PW.07.10 2004. And the Central Supervisory Council (MPP) of Article 77, Article 84 and Article 85undang Notary Law, Article 29 of the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.02.PR.08.10 Year 2004dan item 3 item 1Keputusan Minister of Law and Human Rights human This study uses normative law research. The approach used approach to law (statute approach), the conceptual approach (conseptual approach) and approaches the case (case approach) Republic of Indonesia No. M.39-PW.07.10 200.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.