• Publicationsclose

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan mengenai peran notaris dalam upaya perlindungan hukum terhadap investor agar terhindar dari kerugian akibat adanya praktik manipulasi pasar. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan meneliti hukum positif, aturan hukum, dan kaedah-kaedah hukum Penelitian ini menggunakan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan hukum tersier, disamping itu juga menggunakan informasi sebagai penunjang yang diperoleh dari informan. Analisis dilakukan bahan penelitian dilakukan dengan metode dekriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan secara sistematis dari bahan pustaka dan tulisan atau kata-kata hasil wawancara dari informan untuk memperoleh hasil analisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal adalah dalam proses go public dimana notaris yang berwenang membuat dan meneliti keabsahan akta-akta atau perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan RUPS dan perubahan anggaran dasar. Dalam upaya untuk perlindungan hukum terhadap investor,notaris tidak berperan secara aktif, namun hanya secara pasif dimana notaris meneliti setiap keabsahan atas fakta materil dan formil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan go public.

Menurut UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris dapat dinyatakan pailit baik sebagai orang pribadi maupun dalam jabatannya, yang dapat menyebabkan notaris tersebut kehilangan hak terhadap harta kekayaanya, serta jabatannya baik secara sementara maupun tetap dengan tidak hormat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dan menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf a UUJN-P tidak sejalan dengan UU Kepailitan. UUK-PKPU hanya mengatur permasalahan kepailitan terhadap harta kekayaan saja dan debitor pailit dianggap tidak cakap terhadap harta kekayaan saja bukan terhadap jabatannya, sehingga permasalahan kepailitan tidak dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan notaris dari jabatannya baik secara sementara maupun secara tidak hormat. Oleh karena itu perlu adanya revisi terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf a UUJN-P dan Pasal 12 ayat (1) UUJN dimana terhadap suatu proses pailit notaris tidak harus diberhentikan sementara dari jabatannya, dan jika putusan pailit telah berkekuatan tetap maka notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dari jabatannya hingga permasalahan kepailitannya selesai dan notaris sebagai debitor pailit telah melalui tahap rehabilitasi sehingga notaris tersebut dapat menjalankan kembali jabatannya atau dibuatnya suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur khusus mengenai Notaris pailit.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan penerapan Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Notaris. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi pustaka dan wawancara guna mendapatkan data dalam penelitian ini. Metode yang digunakan pendekatan secara pustaka digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan Majelis Pengawsas Daerah dalam menjalankan kewenangannya. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kewenangan Majelis Pengawas berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris hanya meliputi pelanggaran terhadap UUJN itu sendiri, ketika terjadi pelanggaran terhadap kode etik notaris, maka berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, merupakan kewenangan Dewan Kehormatan Notaris, meskipun dalam menjalankan kewenangannya Dewan Kehormatan dapat berkoordiinasi dengan Majelis Pengawas namun pelaksanaan sidang etiknya tetap menjadi kewenangan Dewan Kehormatan. Apabila pelanggarannya terhadap kode etik PPAT maka berdasarkan Pasal 33 PP Nomor 24 Tahun 2016 menjadi kewenangan Majelis Kehormatan PPAT.

Perlindungan hukum dan akibat hukum bagi Notaris diatur dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri tentang Majelis Kehormatan Notaris, namun demikian terdapat batasan-batasan perlindungan hukum dan akibat hukum bagi Notaris dengan Kajian Putusan atas nama Notaris berinisial TP, sehingga Notaris perlu mendapatkan perlindungan hukum melalui Majelis Kehormatan Notaris demi terwujudnya perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum, agar Kasus dalam Putusan tersebut tidak terulang kembali kepada Notaris lain. Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan tentang bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Majelis Kehormatan Notaris dengan Kajian Putusan atas nama Notaris berinisial TP, dan bagaimana akibat hukum bagi Notaris yang dijatuhi pidana penjara seperti dalam Putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisis suatu keberlakuan hukum dengan kajian melalui putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan penelitian yaitu Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris Wilayah hanya memberikan perlindungan hukum represif bagi Notaris. Akibat Hukum bagi Notaris yang dijatuhi pidana penjara seperti dalam Putusan atas nama Notaris berinisial TP yaitu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

Salah satu fungsi Bank adalah menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat, pemberian kredit yang disalurkan oleh Bank salah satunya adalah Kredit Pemilikan Rumah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 UU Perbankan, Bank dalam menawarkan jasa kreditnya menyediakan sistem Peralihan Kredit atau take over. Namun seiring perkembangannya take over kadang disalahgunakan oleh nasabah yaitu nasabah melakukan tak over melalui perjanjian dibawah tangan tanpa diketahui oleh pihak bank, salah satunya yang terjadi pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Persero. Penulis menemukan beberapa cara agar proses peralihan kredit tidak bertentangan dengan hukum, beberapa cara tersebut sebagai berikut: 1). Melalui Proses Resmi Bank, dan 2). Melalui Proses Resmi Notaris.

Artikel yang berjudul “Penerapan Kewenangan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pelaksanaan Cuti Jabatan Notaris di Kota Palembang”, bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana prosedur dan apa yang menjadi pertimbangan dari MPD) dalam pemberian izin cuti jabatan Notaris, apa yang menjadi batas pengawasan MPD terhadap pelaksanaan cuti jabatan Notaris di kota Palembang, serta bagaimana bentuk pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD terhadap pelaksanaan cuti jabatan Notaris di Kota Palembang. Hasil dari penelitian ini yaitu: (1)Prosedur pelaksanaan cuti jabatan Notaris terkhusus dikota Palembang sebagaimana ketentuan yang ada dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, namun dalam proses pelaksanaan cuti ada hak dan kewajiban dari seorang Notaris yang tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 32 UU Jabatan Notaris yaitu tentang serah terima protokol jabatan dan dalam hal pemberian izin cuti jabatan kepada Notaris sejauh ini tidak ada tolak ukur khusus atas batasan-batasan alasan pengajuan permohonan cuti tersebut. ;(2) dalam hal batasan pengawasan MPD dalam pelaksanaan cuti jabatan sejauh ini penerapan wewenang pengawasan terhadap pelaksanaan cuti jabatan tidak ada, pengawasan hanya dilakukan pada pelaksanaan jabatan Notaris, yang mana saat tengah melaksanakan cuti seorang Notaris di anggap bertindak atas nama dirinya pribadi bukan dalam jabatannya sebagai pejabat umum (Notaris). ;(3)adapun bentuk pengawasan serta pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD terhadap pelaksanaan cuti jabatan Notaris di Kota Palembang sejauh ini tidak ada tindakan khusus sebagai implementasi dari kewenangan MPD.

Penulisan artikel ini difokuskan pada apakah alasan hukum dan akibat hukum terhadap perikatan yang telah dibuat oleh CV dalam perubahan status CV menjadi PT, serta bagaimana peranan Notaris dalam perubahan status CV menjadi PT. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif bersisi empirik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil yaitu alasan hukum perubahan status CV menjadi PT, karena persyaratan pekerjaan, tanggung jawab terbatas pada PT, konsep aturan PT yang lebih jelas dan konkrit, dan ketentuan izin usaha. Akibat hukum perubahan status CV menjadi PT terhadap perikatan yang telah dibuat oleh CV yaitu akibat hukum internal dan eksternal. Peranan Notaris dalam hal ini yaitu : Bentuk peranan Notaris diabtaranya memberikan penyuluhan hukum, memformulasikan isi akta pendirian PT, dan memastikan bahwa CV sudah melakukan pemberesan aset. Proses peranan Notaris yaitu pemesanan nama PT, pembuatan akta pendirian PT, pengumuman dalam 2 koran nasional, proses pengesahan, daftar perseroan, dan Pengumuman dalam BN/TBN RI. Hambatan peranan Notaris: nama yang diajukan ditolak oleh sistem, kurangnya aturan khusus mengenai perubahan CV menjadi PT, dan akses terbatas pada SABH. Saran bagi penghadap agar mematuhi aturan dan melakukan pemberesan terlebih dahulu terhadap aset CV. Notaris sebaiknya selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku. Pemerintah seharusnya memformulasikan aturan hukum tentang CV dan perubahan status CV menjadi PT guna menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang bahwa Notaris diangkat oleh pemerintah untuk dan guna melayani kepentingan masyarakat dalam pembuatan akata otentik. Majelis Pengawas Notaris merupakan perpanjangan tangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Majelis Pengawas mendapat Delegasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris. Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Pengawas memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang diduga dalam menjalankan jabatannya melanggar ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris. Kewenangannya secara berjenjang yaitu: MPD, MPW, MPP. Wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD) diatur dalam Pasal 69,70,71Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 14,15,16,17. Majelis Pengawas Wilayah (MPW) diatur dalam Pasal 73 Undang-undang Jabatan Notaris, dan Pasal 26Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 kemudian angka 2 butir 2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004. Dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) Pasal 77, Pasal 84 dan Pasal 85undang-undang Jabatan Notaris,Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004dan angka 3 butir 1Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Sanksi yang telah dijatuhkan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris, terlebih dahulu harus mendapat Laporan dari Masyarakat. Mengenai sanksi yang dijatuhkan terhadap Notaris, Apabila Notaris merasa dirugikan terhadap sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas, Maka Notaris dapat mengajukan Gugatan ke PERATUN, Mengingat Keputusan dan Surat yang dikeluarkan Majelis Pengawas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan pendekatan Undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan kasus ( case approach). Official Notary Public is authorized to make an authentic certificate and other authority as defined in the Act that the notary appointed by the government to serve the public interest and for the manufacture of authentic Akata. Notary Supervisory Council is an arm of the Ministry of Law and Human Rights, in this case the Supervisory Council received delegation by the Minister of Justice and Human Rights to conduct supervision and inspection of the Notary. In performing its duties, Council of Trustees has the authority to conduct surveillance, inspection and sanction against Notaries in running his alleged violation of the provisions of Law Notary. Authority in phases, namely: MPD, MPW, MPP. Supervisory authority Regional Assembly (MPD) under Article 69,70,71Undang Notary Act and the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.02.PR.08.10 2004 under Article 14,15,16,17. Regional Supervisor Assembly (MPW) provided for in Article 73 of Law Notary, and Article 26Peraturan Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.02.PR.08.10 2004 then the number 2 point 2 of the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic Indonesia No. M. 39-PW.07.10 2004. And the Central Supervisory Council (MPP) of Article 77, Article 84 and Article 85undang Notary Law, Article 29 of the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.02.PR.08.10 Year 2004dan item 3 item 1Keputusan Minister of Law and Human Rights human This study uses normative law research. The approach used approach to law (statute approach), the conceptual approach (conseptual approach) and approaches the case (case approach) Republic of Indonesia No. M.39-PW.07.10 200.

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu akad yang menyebabkan halalnya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-isteri. Dalam ikatan perkawinan ditegaskan hak dan kewajiban antara suami-isteri tersebut, sehingga dapat tercapai kehidupan rumah tangga yang sakinah dan sejahtera. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin seorang pria dengan wanita untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang telah dilangsungkan dengan memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) harus dicatat oleh petugas pencatat perkawinan dengan tujuan untuk tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan serta untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang dicatatkan merupakan sebagai bentuk perlindungan hukum apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam sebuah ikatan perkawinan, apabila hal itu tidak dilakukan maka perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai kekuatan hukum. Nikah siri atau perkawinan yang tidak tercatat adalah salah satu bentuk dari pemasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan sehingga tidak dicatatkan tetapi tidak dirahasiakan; belum cukup umur untuk melakukan perkawinan secara negara; ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya. Ada juga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu; misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri; atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Pada saat timbul masalah memerlukan akta nikah sebagai bukti autentik baik untuk perceraian maupun keperluan lainnya maka harus mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Itsbat Nikah menjadi salah satu fakor penghambat terlaksananya perlindungan hukum terhadap isteri yang dinikahi dari perkawinan yang tidak tercatat.